Kronologi: Dari Dakwaan ke Pengunduran Diri Massal

Penyelidikan terhadap Eric Adams

Kasus ini bermula ketika kantor Jaksa AS Distrik Selatan New York (SDNY) mengajukan dakwaan terhadap Wali Kota Eric Adams atas dugaan penerimaan dana ilegal dari pengembang properti besar selama kampanye pemilu 2021. Adams menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya bermuatan politik.

Intervensi Pemerintah Pusat

Pada 13 Februari 2025, tekanan datang dari Departemen Kehakiman pusat di Washington D.C. untuk menghentikan kasus tersebut dengan alasan “tidak cukup bukti kuat untuk diteruskan.” Namun, jaksa-jaksa di SDNY, termasuk Penjabat Jaksa Danielle Sassoon, menilai intervensi ini sebagai pelanggaran serius terhadap prosedur hukum dan integritas institusi.

Ledakan pada Kamis Malam

Pada malam yang kelam tanggal 14 Februari 2025, Amerika Serikat dikejutkan oleh peristiwa yang kini dikenal sebagai “Thursday Night Massacre”. Tujuh jaksa federal secara serentak mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap perintah dari atas untuk membatalkan dakwaan korupsi terhadap Wali Kota New York, Eric Adams. Krisis ini mengguncang kepercayaan publik terhadap Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga hukum dari pengaruh politik.

Krisis ini bukan hanya soal seorang wali kota dan kasus gratifikasi sebesar lebih dari $100.000 yang melibatkan tokoh-tokoh Turki sebelum Adams terpilih. Masalah sebenarnya adalah perintah dari Deputi Jaksa Agung Bertindak, Bove, yang secara terang-terangan menginstruksikan agar dakwaan dibatalkan tanpa mempertimbangkan fakta atau dasar hukum. Dalam suratnya kepada Sassoon, ia menulis: "Saya tidak mendasarkan ini pada bukti dalam kasus atau teori hukum apa pun." Pernyataan ini merusak pilar utama penegakan hukum: keputusan jaksa harus didasarkan pada fakta dan hukum, bukan kepentingan politik.

Latar Belakang

Pada 14 Februari 2025, publik Amerika dikejutkan oleh tindakan luar biasa: tujuh jaksa federal dari Southern District of New York (SDNY) secara serentak mengajukan pengunduran diri sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah atasan mereka untuk menghentikan kasus korupsi terhadap Wali Kota New York, Eric Adams.

Perintah tersebut datang langsung dari Deputi Jaksa Agung Bertindak, Bove, yang menginstruksikan agar dakwaan terhadap Adams ditarik tanpa mempertimbangkan fakta hukum atau bukti. Perintah semacam itu tidak hanya tidak lazim—ia melanggar norma fundamental penegakan hukum: bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada bukti dan undang-undang, bukan instruksi politik.

Siapa Saja Mereka?

Meski tidak semua nama dipublikasikan secara resmi karena sensitivitas posisi mereka, laporan dari CBS News, Politico, dan Lawfare mengonfirmasi beberapa tokoh kunci:

1. Danielle Sassoon – Acting U.S. Attorney untuk SDNY
   → Mantan asisten hakim Antonin Scalia, dikenal konservatif, berintegritas tinggi, dan sangat menjunjung prinsip hukum.

   

2. Hagan Scotten – Asisten Jaksa AS, veteran militer penerima dua Bronze Star, lulusan terbaik Harvard Law School
   → Dikenal sebagai teknokrat hukum, bukan aktivis politik, yang menjadikan pengunduran dirinya memiliki bobot moral tinggi.
3. Lima jaksa senior lainnya dari tim penegakan integritas publik dan unit korupsi federal
   → Termasuk anggota yang sebelumnya menangani kasus-kasus besar seperti penyelidikan FIFA dan penuntutan kartel narkoba Meksiko.

Sassoon, yang memiliki kredensial konservatif kuat dan rekam jejak tak tercela, menolak tunduk pada tekanan tersebut. Dalam surat sepanjang delapan halaman kepada Jaksa Agung Bondi, ia menyatakan bahwa perintah Bove akan melanggar sumpah jabatannya dan kejujurannya terhadap pengadilan. Ia tidak hanya menolak, tapi menantang: sebuah sikap yang menuai kekaguman luas di kalangan profesional hukum.

Bove merespons dengan nada menyerang, menyebut Sassoon sebagai jaksa bermotif politik dan menyatakan bahwa ia telah menyalahi sumpah DOJ. Ia bahkan menerima "pengunduran diri" Sassoon secara sepihak, meski saat itu belum final. Lebih buruk lagi, ia menyiratkan bahwa Adams mungkin telah mencoba mencairkan kasus dengan mendukung kebijakan imigrasi Trump. Namun ironisnya, Bove sendiri sebelumnya telah mengakui bahwa kasus tersebut valid dari sisi hukum dan bukti.

Bove bahkan menyebut bahwa kebijakan baru Departemen menganggap kasus Adams telah dipolitisasi—klaim yang ia buat tanpa dasar hukum ataupun fakta, dan bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri. Artinya, Sassoon dipaksa menyetujui fakta yang tidak benar, dan membawanya ke hadapan pengadilan, bertentangan dengan kewajiban etis dan sumpah jabatannya.

Tidak berhenti di situ, Bove membawa kasus ini ke Divisi Integritas Publik DOJ, berharap akan mendapat persetujuan. Namun justru terjadi sebaliknya: banyak pejabat senior memilih mundur daripada melaksanakan perintah yang dianggap menodai integritas hukum. Bahkan, muncul kabar mengejutkan bahwa 22 pengacara integritas publik dikurung di satu ruangan dan diberi ultimatum satu jam untuk menunjuk seseorang yang bersedia menandatangani surat penghentian perkara Adams, atau semuanya akan dipecat. Meskipun rumor ini belum terverifikasi, kondisi ini menunjukkan krisis yang sangat dalam.

Salah satu pengunduran diri dari jaksa SDNY menyebut: "Jika tidak ada pengacara di dekat Presiden yang berani memberinya nasihat benar, maka Anda akan menemukan seseorang yang cukup bodoh atau pengecut untuk menandatangani surat Anda. Tapi itu bukan saya."

Kondisi ini jauh lebih serius dibandingkan peristiwa Saturday Night Massacre era Nixon. Kini, Departemen Kehakiman berada dalam kondisi free-fall, tanpa kepastian bagaimana mereka akan keluar dari krisis ini. Perintah untuk menghentikan kasus Adams harus disetujui oleh pengadilan yang memimpin perkara—yakni Hakim Dale Ho. Ia memiliki kewenangan untuk menolak permohonan penghentian perkara jika dinilai tidak demi keadilan. Ho kemungkinan besar akan meminta penjelasan menyeluruh atas alasan penghentian tersebut dan bisa saja menolak jika menilai prosesnya melanggar norma hukum.

Dalam sejarah, kita mengenal Robert Bork yang akhirnya menuruti perintah Nixon untuk memecat Archibald Cox, namun ia bertindak dengan koordinasi dengan atasannya untuk menyelamatkan institusi. Bove tidak melakukan hal serupa. Sebaliknya, ia terlihat memaksa institusi untuk tunduk pada kehendak politik tanpa landasan hukum.

Kini, semua mata tertuju pada bagaimana kisah ini berakhir. Di satu sisi, ini adalah tragedi: pengusiran paksa profesional hukum berdedikasi tinggi. Di sisi lain, ini adalah peluang langka untuk memperjelas garis antara benar dan salah dalam hukum Amerika. Di satu sisi berdiri jaksa karier yang berpegang pada hukum dan sumpah. Di sisi lain, birokrat oportunis yang menjadikan hukum sebagai alat politik.

The lines are clearly drawn. Ini bukan lagi pertarungan teknis hukum semata, melainkan konfrontasi moral antara kebenaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat kini harus tetap fokus, karena krisis ini bisa menjadi preseden penting dalam sejarah modern hukum AS—apakah hukum bisa berdiri di atas politik, atau akan terus diinjak oleh mereka yang berkuasa.

Dampak Terhadap Departemen Kehakiman dan Demokrasi

Krisis Legitimasi Lembaga Hukum

Setelah pengunduran diri massal, kepercayaan terhadap DOJ menurun drastis. Sejumlah media independen dan organisasi advokasi hukum menyebut peristiwa ini sebagai titik terendah dalam sejarah modern DOJ. Bahkan sejumlah senator dari Partai Republik dan Demokrat menyerukan penyelidikan independen.

Reaksi Internasional dan Publik

Reaksi tidak hanya datang dari dalam negeri. Human Rights Watch dan Transparency International menyatakan keprihatinan terhadap arah penegakan hukum di AS. Masyarakat sipil, termasuk akademisi dan mahasiswa hukum, menggelar protes di lebih dari 15 kota besar di Amerika Serikat.

Perbandingan dengan Saturday Night Massacre (1973)

Peristiwa ini mengingatkan publik pada momen bersejarah saat Presiden Richard Nixon memecat Jaksa Agung dan Deputi Jaksa Agung untuk menghentikan penyelidikan Watergate. Dalam dua kasus tersebut, intervensi kekuasaan eksekutif memicu krisis kepercayaan dan protes luas.

Namun, yang membedakan Thursday Night Massacre 2025 adalah skala dan kecepatannya dalam dunia yang telah didigitalisasi. Reaksi publik tersebar dalam hitungan menit di media sosial, dan tekanan terhadap DOJ meningkat secara global.

Implikasi Jangka Panjang dan Prediksi Politik

Ancaman terhadap Pemilu dan Independensi Yudikatif

Peristiwa ini terjadi menjelang Pemilu Presiden AS 2026, yang membuatnya semakin politis. Banyak pengamat menilai bahwa tindakan tersebut dapat digunakan sebagai amunisi politik oleh oposisi, terutama oleh kandidat independen dan progresif.

Jika DOJ gagal memulihkan kredibilitasnya, maka keputusan hukum selanjutnya akan terus diselimuti keraguan publik, termasuk penyelidikan atas kasus politik dan pemilu.

Reformasi Hukum?

Sebagai respons, sejumlah anggota Kongres telah mengusulkan Undang-Undang Reformasi Independensi DOJ, termasuk pembentukan Dewan Etik Federal Hukum yang tidak tunduk pada cabang eksekutif. Namun, belum ada konsensus bipartisan yang solid.

Titik Balik atau Awal dari Dekadensi?

Thursday Night Massacre bukan hanya krisis institusional—ini adalah ujian terhadap sistem demokrasi Amerika Serikat. Apakah lembaga hukum akan tetap netral, atau akan terjerumus menjadi alat kekuasaan politik? Waktu akan menjawab.

Dalam dunia yang semakin kabur antara hukum dan kekuasaan, pengunduran diri serentak tujuh jaksa federal ini adalah teriakan nurani yang tidak bisa diabaikan. Mereka tidak hanya meninggalkan jabatan bergengsi—mereka meninggalkan sistem yang mereka rasa telah mengkhianati cita-cita keadilan. Keputusan mereka adalah pengingat bagi kita semua bahwa hukum tidak boleh menjadi alat politik. Jika para penjaga gerbang keadilan itu mundur karena tak bisa lagi mempertahankan prinsip, maka seharusnya kita semua waspada: mungkin keadilan bukan lagi hal yang pasti dalam negara hukum.

Ini bukan sekadar krisis internal, ini adalah momen historis di mana republik diuji oleh watak pemimpinnya dan integritas para penegaknya. Dan hari ini, yang memilih untuk berdiri tegak bukanlah mereka yang berkuasa, tetapi mereka yang menolak tunduk. Kini, giliran publik untuk memutuskan: apakah kita akan membiarkan hukum dikuasai kekuasaan, ataukah kita akan menuntut agar hukum kembali menjadi panglima tertinggi? Karena jika keadilan bisa dibatalkan lewat memo politik, maka bukan hanya para jaksa yang harus mundur—tapi demokrasi itu sendiri yang perlahan-lahan akan mati.