1. Kasus Pembunuhan Munir (2004)
Munir Said Thalib, seorang pejuang hak asasi manusia yang terkenal, dibunuh pada 7 September 2004. Munir meninggal dunia dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam akibat keracunan arsenik yang diduga dilakukan oleh seseorang yang terkait dengan lembaga intelijen. Kasus ini mengguncang dunia internasional dan memunculkan berbagai pertanyaan mengenai keterlibatan oknum aparat keamanan negara. Meskipun beberapa pelaku yang terlibat dalam pembunuhan ini sudah dihukum, seperti Pollycarpus Budihari Priyanto (terdakwa eksekutor), motif di balik pembunuhan Munir dan keterlibatan pihak-pihak yang lebih tinggi masih belum sepenuhnya terungkap. Banyak pihak berharap agar kasus ini bisa diselesaikan dengan lebih transparan dan adil.

2. Kasus Pembantaian Massal 1965-1966
Pembantaian massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Ribuan, bahkan mungkin jutaan orang, dibunuh, disiksa, dan disingkirkan tanpa proses hukum yang jelas, dengan tuduhan terlibat dalam Gerakan 30 September (G30S). Banyak korban adalah anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sampai saat ini, banyak keluarga korban yang masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan, keadilan, dan kompensasi atas penderitaan yang dialami oleh mereka. Penyelesaian hukum terhadap kasus ini tetap tertunda, dengan banyak pihak yang menganggap bahwa pengungkapan sejarah yang lebih jujur dan pengadilan terhadap para pelaku masih menjadi kebutuhan mendesak.

3. Kasus Pembunuhan Wiji Thukul (1998)
Wiji Thukul adalah seorang penyair dan aktivis yang dikenal kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1998, di tengah gejolak reformasi, Wiji Thukul hilang tanpa jejak setelah diculik oleh aparat militer. Sampai hari ini, keberadaannya masih misterius, dan pencarian keadilan untuk kasus ini masih berlanjut. Meskipun beberapa saksi dan bukti menunjukkan keterlibatan militer dalam penculikan dan penghilangan paksa ini, pihak berwenang belum berhasil mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atau di mana Wiji Thukul berada. Kasus ini tetap menjadi simbol dari pelanggaran HAM yang terjadi selama masa Orde Baru.

4. Kasus Korupsi E-KTP
Kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Proyek ini melibatkan dana negara yang sangat besar, namun berujung pada korupsi berjemaah yang melibatkan banyak pejabat tinggi, termasuk anggota DPR, kementerian, dan pengusaha. Para pelaku utama yang terlibat, seperti Setya Novanto, telah dijatuhi hukuman, tetapi banyak pihak menilai bahwa ada sejumlah nama besar yang masih bebas dari jerat hukum. Meskipun sejumlah orang telah dihukum, pencapaian keadilan dalam kasus ini dinilai belum maksimal, dengan banyak pertanyaan mengenai transparansi dan integritas proses hukum.

5. Kasus Penembakan di Papua
Konflik di Papua telah berlangsung lama, dan banyak kasus penembakan terhadap warga sipil, aktivis, dan anggota TNI/Polri yang masih belum terungkap dengan jelas. Beberapa kasus penembakan di Papua mencerminkan situasi yang penuh ketegangan, baik antara aparat keamanan dan kelompok separatis, maupun dengan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Meski beberapa kasus sudah diselidiki, banyak keluarga korban yang merasa tidak mendapatkan keadilan. Salah satu kasus yang menonjol adalah penembakan terhadap jurnalis di Papua yang hingga kini masih menjadi misteri. Kasus-kasus ini memerlukan perhatian yang lebih serius dari pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah tersebut.

6. Kasus Penyerangan Terhadap Novel Baswedan (2017)
Novel Baswedan adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserang dengan air keras pada tahun 2017. Serangan ini membuat wajahnya terluka parah dan mengakibatkan penglihatan mata Novel terganggu. Penyerangan ini diduga berkaitan dengan tugasnya dalam mengusut kasus korupsi besar di Indonesia. Meskipun banyak yang menduga bahwa serangan ini merupakan upaya untuk melemahkan KPK, proses penyelidikan berjalan lambat dan tidak transparan. Pada akhirnya, dua polisi menjadi tersangka dalam kasus ini, namun masyarakat merasa bahwa proses hukum tidak berjalan adil dan bahwa banyak pihak yang berusaha untuk menutupi kebenaran.

7. Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1998
Pada masa Reformasi 1998, sejumlah aktivis yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Soeharto diculik dan hilang secara paksa oleh aparat keamanan. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus penculikan 13 aktivis yang hilang tanpa jejak dan hingga kini tidak ditemukan. Kasus ini merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa transisi menuju reformasi. Meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengidentifikasi adanya pelanggaran berat, belum ada upaya hukum yang signifikan untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Keluarga korban hingga saat ini masih mencari keadilan dan kebenaran.

8. Kasus Korupsi dan Pencucian Uang di Kasus Jiwasraya
Kasus Jiwasraya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Skandal ini mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Pada awalnya, kasus ini berhubungan dengan praktik investasi yang salah dan kelalaian dalam pengelolaan dana nasabah, namun kemudian terungkap adanya indikasi pencucian uang dan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Beberapa pihak yang terlibat, termasuk mantan Direktur Utama Jiwasraya, telah ditangkap dan diadili, namun pengusutan terhadap pihak-pihak yang lebih besar masih berjalan lambat. Upaya untuk mengembalikan kerugian negara dan memberi keadilan bagi korban pun belum menunjukkan hasil yang memadai.

Kasus-kasus hukum di Indonesia yang belum mendapatkan keadilan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia memiliki potensi untuk memberikan keadilan, banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk ketidaktransparanan, ketidakadilan struktural, dan pengaruh kekuatan politik. Setiap kasus ini mewakili kisah tentang perjuangan hak asasi manusia, penegakan hukum, dan upaya pencarian keadilan yang terus bergulir, meskipun dalam banyak kasus, kebenaran masih tersembunyi dan keadilan belum sepenuhnya terwujud. Penyelesaian dari kasus-kasus ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pencarian keadilan.