Beberapa minggu yang lalu media sosial dihebohkan dengan salah satu akun twitter dengan nama "Bjorka" yang memposting pada akun twitter nya tentang siapa dalang dibalik pembunuhan Alm. Munir. Tidak berhenti sampai disitu bahkan "Bjorka" mengklaim bahwa ia memegang rahasia pemerintah yang didapatnya dari seseorang yang juga berasal dari instansi yang sama. Namun apakah pemerintah diam saja? Tentu saja tidak, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. yang lebih dikenal dengan nama Mahfud MD mengatakan bahwa mereka telah mengetahui dalang atau oknum dibalik akun bjorka tersebut.

Namun tentu saja, permasalahan yang bahkan sampai saat ini masih memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat, dimulai dari pertanyaan - pertanyaan seperti siapa dibalik akun bjorka tersebut ? Apakah sistem keamanan siber milik pemerintah memang masih selemah itu sehingga bisa dibobol oleh hacker? Atau apakah ini hanya pengalihan isu yang dibuat oleh pemerintah sendiri untuk menutupi kasus - kasus sebelumnya ?

Dalam kasus ini tentu saja beberapa pihak merasa dirugikan dikarenakan unggahan dari akun tersebut. Bukan hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat. Bjorka mengaku memliki data registrasi sim card milik masyarakat. Tentu dalam hal ini masyarakat yang merasa tidak melakukan kesalahan apapun, namun data diri pribadi mereka juga terancam tersebar. Saat ini masyarakat menuntut pertanggungjawaban pemerintah, menunggu tindakan selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah terhadap akun tersebut. Menurut saya yang juga bagian dari masyarakat alih - alih menaikkan isu BJORKA VS PEMERINTAH ataupun kedua belah pihak ini saling menyerang satu dengan yang lain, yang tidak ada titik terangnya dalam hal ini. Mengapa kedua pihak tersebut tidak bekerja sama saja, masih banyak permasalahan - permasalahan di negara ini yang tidak ditemukan jalan keluarnya. Contohnya, terkait kasus korupsi, alangkah lebih baiknya bekerja sama untuk mengungkapkan pelaku - pelaku korupsi dengan membantu KPK mengungkap info - info rahasia para koruptor. Atau dengan melatih mereka yang bekerja di bidang keamanan data negara dalam hal ini KOMINFO agar kedepannya data - data milik negara kita tidak mudah untuk dibobol kembali.

Hal yang dilakukan oleh Bjorka memang salah dan merugikan banyak pihak, namun dalam hal ini pemerintah juga bukan berada di pihak yang benar atau menjadi pihak "korban" karena mereka mengabaikan fakta atau melonggarkan kesadaran terkait hak masyarakat untuk dilindungi secara digital. Terlebih Indonesia sekarang yang sedang dalam tahap atau giat - giatnya go digital, seharusnya hal - hal seperti dibobolnya sistem atau apapun itu dapat dipertimbangkan.