Pengangguran di Indonesia merupakan masalah paling serius yang dihadapi pemerintah saat ini. Persoalan pengangguran sudah ada sebelum krisis ekonomi yang diakibatkan oleh jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi. 

Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu sebesar 249,9 juta jiwa pada tahun 2013. Di seluruh dunia, Indonesia berada di urutan ke empat negara dengan penduduk terbesar. Meskipun program KB (Keluarga Berencana) yang mulai dicanangkan pada tahun 1968 terbukti berhasil menekan laju pertambahan penduduk, namun karena dari semula penduduk Indonesia memang besar maka pertumbuhan 1,2 persen saja sudah membuat penduduk Indonesia bertambah banyak. 

Jumlah penduduk yang sedemikian besar diikuti dengan timbulnya persoalan distribusi yang tidak merata. Lebih dari 82 persen penduduk Indonesia tinggal di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang luasnya tidak lebih dari 20 persen luas negara. Sedangkan sisanya tinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal itu terjadi karena pembangunan ekonomi sejak masa kolonial lebih banyak dilakukan di KBI sehingga penduduk Indonesia seringkali melakukan migrasi dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Oleh karena padatnya penduduk di Indonesia dan tidak meratanya penduduk yang tersebar, maka hal ini menyebabkan banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja yang luas. 

Selain itu, tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja juga merupakan salah satu aspek yang menjadi persoalan lain karena terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia juga terkait dengan kemampuan daya saing produk. Wajar saja, karena rendahnya tingkat upah di Indonesia tidak dapat dihindarkan dan penyebabnya adalah tingkat produktivitas yang rendah. Dengan melihat kecenderungan yang ada, sangat wajar jika muncul pertanyaan apakah daya saing industri ini akan terus meningkat? 

Pada kenyataannya, tingkat produktivitas tenaga kerja industri Indonesia walaupun telah mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kenaikan upah. Ini mengandung implikasi menurunnya daya saing produk industri Indonesia, karena harus membayar biaya tenaga kerja yang lebih tinggi, atau menurunnya penerimaan faktor produksi lain untuk mengkompensasi peningkatan upah buruh. Kemiskinan yang menjadi masalah nasional saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran.

Pada masa krisis ekonomi, bukan saja laju pertambahan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar tenaga kerja, melainkan juga terjadi banyak PHK di sektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur. Dalam jangka pendek, persoalan yang muncul adalah daya beli para penganggur dan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan akan makin menurun. Hal ini karena harga-harga yang cenderung akan naik dengan naiknya beberapa komoditi yang dikelola pemerintah sendiri, seperti BBM dan listrik. Naiknya gaji pegawai negeri dan UMR berpotensi mendorong inflasi dan memberatkan para penganggur.

Jika diamati, faktor pendidikan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi. Anggaran pendidikan yang rendah tentu saja mempengaruhi kualitas pendidikan. Pendidikan yang rendah tersebut akan berdampak pada kemampuan dan kreativitas peserta didik. Akibatnya, angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi yang diinginkan dunia kerja dan tidak memiliki kemampuan membuka peluang usaha. Padahal di sisi lain kurikulum di Indonesia juga mendapat banyak kritik karena tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan menciptakan pola pikir sebagai pekerja bukan sebagai inisiator. 

Akibatnya penduduk yang telah mendapatkan pendidikan menengah dan tinggi sekalipun tidak dapat siap bekerja di berbagai sektor pekerjaan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kualifikasi angkatan kerja yang ada membuat dunia kerja seringkali mendatangkan tenaga kerja asing yang tentu saja merugikan bangsa Indonesia. Persoalan pendidikan yang buruk di atas mengakibatkan persoalan kependudukan yang baru yaitu pengangguran. 

Oleh karena itu, para pencari kerja harus memiliki kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar sehingga yang diharapkan oleh perusahaan adalah pencari kerja yang terampil. "Jika dilihat dari posisi pendidikan masyarakat dengan pendidikan SMA/SMK dan lulusan perguruan tinggi justru paling banyak menganggur. Biasanya pengangguran dengan edukasi yang baik maka tuntutannya akan banyak, sehingga hal ini menjadi persoalan sosial yang harus dipikirkan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono.

Jika kita bahas soal pengangguran, pastinya ada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapinya, beberapa kebijakan tersebut antara lain:
1. Terus menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengimbangi laju pertambahan angkatan kerja yang ada serta dapat menyerap angkatan kerja yang saat ini masih menganggur.
2. Memberikan tingkat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.
3. Meningkatkan produktivitas para pekerja yang ada sehingga dapat menghasilkan produk yang kompetitif untuk mendorong produksi lanjut.

Namun, kebijakan pemerintah ini tidak mudah untuk dijalankan, karena isu yang berkaitan dengan masalah kemiskinan dan ketenagakerjaan, khususnya pengangguran seharusnya mendapatkan perhatian besar di saat krisis ini. 

Namun kenyataannya, seakan terpinggirkan oleh riak-riak politik yang justru kontraproduktif terhadap upaya untuk menghapuskan kemiskinan dan pengangguran yang makin meningkat saat ini. Akhirnya hal ini semakin menjauhkan upaya kita untuk mewujudkan negara yang rakyatnya sejahtera, yang bebas dari pengangguran dan kemiskinan.