Wajib pajak menjadi salah satu kebijakan yang sering dipandang remeh oleh masyarakat. Pandangan bahwa pajak hanya kewajiban untuk membayar pungutan kepada pemerintah bikin kebijakan satu ini punya haters tersendiri. Padahal, kalau kita menyadari andil pajak terhadap negara kita akan sangat bersyukur termasuk dalam warga negara yang ikut menjaga kestabilan negara guys! Salah satunya mencegah negara dari kebangkrutan. 

Eh, negara bangkrut? Memang bisa ya? Bisa guys! Sudah banyak contoh negara bangkrut akibat krisis ekonomi. Salah satunya adalah Sri Lanka, negara tetangga kita di Asia Selatan sana. 

Belakangan ini tersiar kabar kurang mengenakan dari negara tetangga kita, Sri Lanka. Kabarnya sih negara yang sering mengalami krisis ini sedang berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah, setelah kehabisan devisa untuk membiayai impor, bahkan termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. (channelnewsasia, 2022) Dengan kata lain, Sri Lanka yang dijuluki mutiara dari Samudera Hindia ini sedang mengalami kebangkrutan. 

Wah ternyata bukan cuma perusahaan ya yang bisa bangkrut! Ternyata negara juga bisa! Jadi kepo nih negara bisa dibilang bangkrut tuh karena apa. 

Kalau menurut sumber yang penulis baca, perusahaan sebagai sang debitor dapat disebut bangkrut jika mereka tidak dapat melunasi hutang mereka kepada sang kreditor dan akan dinyatakan pailit. Kalau sudah dinyatakan pailit, harta si debitor bisa disita habis sama pihak kejaksaan! (Anafiah, 2016) Ngeri ya guys! Hal tersebut juga berlaku di kancah negara, negara dapat disebut bangkrut jika mereka tidak dapat melunasi hutang luar negeri mereka. Bedanya, dampak dari kebangkrutan negara jauh lebih ngeri dari kebangkrutan perusahaan. Bayangkan, satu negara lho ini! Dampaknya nggak jauh-jauh dari harga barang yang melambung tinggi, ketidakmampuan pemerintah menyediakan kebutuhan masyarakat, dan inflasi yang merajalela. 

Duh, kalau begitu kenapa negara harus ngutang, sih?

Jangan salah sangka dulu guys, hutang negara itu digunakan buat nutupin kekurangan anggaran terutama untuk negara berkembang. (Nugraha & Kamio & Gunawan, 2021) Semua butuh modal dan negara berkembang, seperti julukannya sedang dalam tahap pengembangan. Untuk itulah pajak ditetapkan, agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Bisa dibilang hutang negara adalah hutang kita bersama. 

Kembali ke laptop, krisis ekonomi yang udah menghantui Sri Lanka sejak lama mencapai puncaknya. Bisa dibilang, selain akibat dari pandemi covid-19 juga konflik antara Rusia dan Ukraina, krisis ekonomi kali ini juga salah satu buntut dari kebijakan pemerintah Sri Lanka yang menerapkan kebijakan pemotongan pajak secara besar-besaran terhadap seluruh rakyat Sri Lanka. Maksudnya mungkin baik ya, buat menyenangkan rakyat sendiri tapi pada akhirnya kebijakan populis macam ini malah berbuah boomerang buat Sri Lanka sendiri. Mereka tidak memiliki cadangan devisa akibat pemotongan pajak yang berdampak pada keuangan negara. (channelnewsasia, 2022) Akibat dari kosongnya devisa negara menyebabkan Sri Lanka tak mampu membayar hutang mereka. Bukan sekedar diambang kebangkrutan tapi telah berada kebangkrutan itu sendiri. 

Bukan sekedar diambang kebangkrutan, negeri kepulauan ini telah berada di jurang bernama kebangkrutan. Sri Lanka bangkrut dan tak dapat membayar hutang mereka. 

Pajak Aman, Negeri Sejahtera 

Tak kenal, maka tak sayang! Haters pajak pasti belum tahu ya fungsi pajak? Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak salah satunya sebagai sumber dana yang pemerintah gunakan untuk membiayai pengeluaran. Setiap warga negara diwajibkan membayar pajak bukan tanpa alasan. Nantinya, pajak akan dialokasikan ke pembangunan berbagai sarana umum seperti jalan raya, trotoar, juga penyaluran air bersih. (AmaLee, 2016: 66) Semua dilaksanakan dengan maksud mewujudkan kehidupan sejahtera bagi masyarakat. Jadi bukan sekedar kebijakan yang bikin kantong menjerit ya guys! 

Semua kebijakan diatas telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Jadi, siapa aja yang dikenakan wajib pajak? Mereka adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dari salah satu jenis pajak. Jenis pajak sendiri ada beragam guys! Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak daerah.(Wulan, 2019) 

Banyak ya ternyata, kira-kira gimana nih cara buat bayar pajak? Ribet kah? 

Enggak ribet-ribet banget, kok. Zaman udah modern, udah banyak fasilitas masyarakat dalam bentuk digital. Salah satunya, lewat aplikasi ataupun laman resmi DJP Online yang dapat diakses dengan ponsel dan perangkat digital lain. (Kemenkeu website) Kemudahan teknologi ini layak kita apresiasi dengan cara bayar pajak. Cukup dengan satu sentuhan jari! 

Wah, ternyata mudah sekali ya langkah-langkahnya. Tunggu apa lagi guys? Bayar pajak sebagai bagian dari rasa tanggung jawab kita yuk, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontribusi kita lewat pajak dapat menunjang pembangunan fasilitas umum. Belajar dari kasus Sri Lanka, pemotongan pajak berdampak penurunan cadangan devisa negara. Kalau cadangan devisa negara menurun, mau apa-apa susah guys! Tak terhitung dampak buruknya. Sejarah ada buat kita renungi bersama, jadi bahan evaluasi untuk kebaikan di hari esok. Kalau negara dan warganya bersinergi, akan terwujud kesejahteraan sejati bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yuk bayar pajak! Dari rakyat, untuk rakyat. 

Daftar Pustaka: 

AmaLee, Irfan. 2016. Ensiklopedia Bocah Muslim jilid 2 (Tubuhku, Indonesiaku, Masyarakat dan Bangsa. Bandung: Pelangi Mizan. 

Anafiah, M. Ali. (2016). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Pada Pt. Jasamarine Engineering Di Pengadilan Niaga Medan). (online) https://onesearch.id/Record/IOS3180.slims-7103?widget=1 

Channelnewsasia. 2022. Bankrupt Sri Lanka opens IMF talks, begins shutdown. (online) https://www.channelnewsasia.com/asia/bankrupt-sri-lanka-opens-imf-talks-begins-shutdown-2757971 

Kemenkeu website. (online) https://www.kemenkeu.go.id/page/penyampaian-spt-online/ Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit. Andi Offset. 

Nugraha, Nunu & Kamio & Gunawan, Diah Setyorini. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Utang Luar Negeri dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. (online) http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1160 

Wulan. 2019. Pengetahuan Umum Perpajakan. (online) https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan#:~:text=Pengetahuan%20Umum%20Perpajakan