Kontroversi Puluhan Miliyar Gorden DPR dan Jeritan Krisis Rakyat
Salma Rahmah
Tidak lama ini, masyarakat dibuat heran dengan munculnya isu senilai Rp48,7 miliyar untuk kebutuhan gorden dan aspal bagi para pejabat DPR.
Dilansir dalam web resmi DPR, biaya sebesar itu akan diambil dari anggaran APBN tahun 2022 dan pembelanjaannya ditujukan pada produk dalam negeri. Menurut Sekjen DPR RI, gorden tersebut dipakai untuk kebutuhan unit rumah dinas DPR yang dinilai sudah tidak layak dipakai dan harus segera diganti. Selain itu, kebutuhan aspal jalan di Komplek Parlemen juga dilakukan berkaitan dengan penyelenggaraan pertemuan parlemen negara G20 atau P20 agar Kompleks Parlemen terlihat lebih rapi.
"Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah, hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp 80 juta sekian, dengan pajak Rp 90 jutaan per rumah," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Dilansir dari web resmi liputan6.com
Dilihat dari anggaran keseluruhan pengalokasian tersebut, jelas memunculkan polemik yang seolah memancing opini masyarakat. DPR dinilai selalu membuat kontroversi di tengah kekhawatiran. Bagaimana tidak? Nominal sebanyak itu menjadi tanda tanya apakah DPR benar-benar perwakilan rakyat? Sedangkan tidak ada istilah rakyat dengan anggaran sebesar itu untuk setiap unit rumah yang ditinggali.
Sikap royal dan glamor dari pejabat rakyat sangat tidak mencerminkan sesuatu yang membuat rakyat yakin dan percaya bahwa wakilnya itu dapat menjadi wadah bagi aspirasinya di lingkar meja pemerintah. Semakin berjalan waktu, kepercayaan rakyat pada DPR semakin terganggu karena eksistensi DPR di kalangan masyarakat sudah tidak selaras lagi. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius, mengatakan bahwa jangan menyalakan siapa-siapa apabila DPR dianggap tidak penting dan tidak berwibawa oleh rakyat.
Saat ini, banyak polemik dan isu krisis ekonomi di tengah rakyat. Dari mulai bahan pangan sampai bahan bakar minyak mengalami kenaikan yang dinilai mendadak. Kenaikan harga tersebut cukup mencekik karena kenaikan yang melambung tinggi. Dari beberapa krisis ekonomi rakyat yang sedang terjadi tersebut, tiba-tiba muncul isu pengalokasian dana tidak sedikit untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting dan mendesak. Terlebih lagi dana tersebut digunakan untuk orang-orang yang oleh rakyat dianggap sebagai wakil mereka.
Hal yang dinilai harus dilaksanakan tersebut seyogyanya jangan sampai menimbulkan kesan yang hedon dan mewah di kalangan pejabat rakyat. Kebutuhan gorden dan pengaspalan mungkin sangat diperlukan, tapi tidak harus menggunakan sebesar dan semahal itu bahkan sampai ranah tidak wajar. Seharusnya DPR dapat memperkirakan dan menganalisa jenis kebutuhan serta bersikap bijak atas keuangan, apalagi hal ini berpengaruh pada loyalitas rakyat terhadap pemerintah. Ada beberapa hal yang dapat jadi pertimbangan dan saran bagi DPR.
Pertama, DPR sebaiknya dapat memperhatikan bagaimana keadaan dan kondisi di tahun 2022 ini, anggaran sebesar itu tentu akan jauh lebih besar manfaatnya jika dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan rakyat di masa krisis saat ini. Meskipun dana tersebut dialokasikan pada produk dalam negeri untuk pembelanjaannya, maka seharusnya nominal yang harus dikeluarkan pun lebih ringan sehingga memberi kesan pada rakyat bahwa pemerintah menyejahterakan produk lokal dan tidak bermewah-mewah. Kedua, memperbaiki dan mempertahankan eksistensi DPR di mata rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan sebaiknya menjadi hal yang mendorong agar masyarakat yakin dan patuh pada pemerintah, bukan malah memunculkan polemik baru yang memunculkan banyak kecurigaan di kalangan rakyat.
Ketiga, jika seandainya hal ini memang mendesak dan darurat maka dapat dilaksanakan dengan memberi kejelasan pada rakyat. Nominal sebesar itu dapat diterima masyarakat jika urgensinya jelas. Rakyat memerlukan kejelasan darimana dan kemana anggaran tersebut digunakan, karena pada dasarnya, rakyat pasti mengharapkan banyak bantuan berupa materi sehingga rawan sudut pandang negatif ketika mendengar nominal sebesar itu dikeluarkan untuk hal yang dinilai tidak penting.
DPR adalah wakil rakyat yang semestinya menjadi cerminan dan kepercayaan rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan berupa aturan atau anggaran harus dapat mengutamakan kebutuhan rakyat, terlebih lagi hal yang dinilai mendesak. Oleh karena itu, keterbukaan DPR atas segala hal juga diperlukan agar rakyat dapat mendukung sehingga kewibawaan DPR di mata rakyat tetap terjaga.
Daftar pustaka :
https://images.app.goo.gl/uVVSmWSGGckAmv7d6 https://images.app.goo.gl/FWwo1cWhfVKsuobJ8
