Indonesia sebentar lagi akan memasuki pesta rakyat terbesar, pesta yang ‘katanya’ milik rakyat, pesta yang digelar serentak dari sabang hingga merauke, pesta yang akan menentukan masa depan Bangsa dan Negara, pesta ini kita kenal dengan nama pemilu atau pemilihan umum. Sebelum pemilu atau pesta rakyat yang akan digelar 2024 mendatang itu dilaksanakan, para elit dan pemerintah telah berupaya melakukan segala daya upaya untuk menjaga stabilitas negara prapemilu tetap berjalan baik. Tahun lalu contohnya, ketika Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang ketika itu menjabat sebagai panglima TNI hendak memasuki masa pensiunnya, pemerintah sudah mulai mengatur strategi siapa panglima TNI berikutnya. Sebagaimana diketahui publik bahwa jabatan panglima TNI biasanya dijabat secara bergantian oleh 3 matra TNI, sebelum Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjabat 2 pendahulunya berasal dari matra darat sehingga publik dan pengamat militer pun mengira bahwa penerusnya akan berasal dari matra laut, namun fakta berkata lain. Konspirasi? Silahkan nilai sendiri.

Namun kali ini satu tahun menjelang pemilu, pemerintah kembali membuat sebuah keputusan yang agaknya berbau konspirasi atau mungkin juga hanya sebagai strategi komunikasi politik salah satu bakal calon presiden mendatang. Keputusan konspirasi ini bukan berasal dari presiden tapi dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Beberapa waktu lalu MENHAN mengangkat atau memberikan pangkat tituler kepada seorang mentalist dan host terkenal. Berdasarkan wikipedia pangkat tituler merupakan sebuah pangkat yang diberikan kepada seseorang yang dibutuhkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat sementara, yang diterima dalam rangka melakukan tugas yang berkaitan dengan gelar/pangkat yang diberikan. MENHAN RI dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto memberikan pangkat tituler Letnan Kolonel kepada Mentalist Deddy Corbuzier.

Apakah ini konspirasi? Mari kita coba runut, pertama, Pak Prabowo sebagaimana kita ketahui pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu yang lalu, atau bahkan dalam 2 pemilu terakhir namun keduanya gagal, salahkah bila kita berpikir bahwa beliau akan menyalonkan diri lagi dalam pemilu mendatang?. Kedua, apakah pemberian pangkat tituler kepada selebritas tersebut merupakan hal yang Urgent saat ini?. Ketiga, dikutip dari pernyataan Bapak Mayjen TNI Purn TB Hasanudin di kanal youtube, menurut UU orang yang diberikan pengkat tituler terikat hukum militer dan yang bersangkutan tidak boleh terlibat politik praktis dan tidak boleh berbisnis. Silahkan cari di youtube “channel close the door”, lihat jumlah penonton dan subscribernya dan silahkan hitung penghasilan yang didapat dari sana. Apakah itu termasuk dalam hitungan bisnis atau bukan?.

Keempat, Menteri pertahanan memberikan pangkat tituler letnan kolonel kepada Deddy Corbuzier untuk tujuan komunikasi publik. Saya pun jadi bertanya-tanya, komunikasi publik untuk siapa? Apakah komunikasi publik untuk kementrian pertahanan?pemerintah Indonesia?atau komunikasi publik untuk TNI? Kalau tujuannya untuk komunikasi publik dari Kementrian pertahanan kepada masyarakat/rakyat Indonesia, apakah perlu selebritas itu diberikan pangkat tituler?begitupula apabila tujuan komunikasi publik Pemerintah Indonesia kepada rakyatnya, apakah perlu pangkat tituler tersebut?. Kita juga wajib bertanya apabila ternyata alasannya adalah untuk komunikasi publik TNI kepada rakyat, (kelima) apakah TNI kekurangan tenaga humas/Public Relations berpangkat perwira? Kalau ternyata jawabannya adalah iya, maka ada beberapa solusi sekaligus pertanyaan untuk Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Apakah fungsinya perekrutan perwira prajurit karir/PaPK? Lalu bila memang untuk keperluan komunikasi publik mengapa tidak mencari perwira dari sumber tersebut saja? Karena saya yakin kita tidak kekurangan tenaga humas baik S1 ataupun S2. Pertanyaan pun akan berkembang menjadi apakah selama ini tidak ada fungsi humas didalam tubuh PUSPEN TNI? Atau jangan-jangan PUSPEN TNI gagal menjalankan fungsi kehumasan yang ada didalamnya?.

Setelah beberapa analisis tadi kita pertanyakan, bukankah kita juga boleh bertanya apakah ini jangan-jangan strategi politik dari Pak Prabowo yang akan menyalonkan diri sebagai calon presiden di pemilu mendatang? Bukan tidak mungkin ia akan menyalonkan diri kembali setelah kegagalannya di dua pemilu yang lalu. Mengingat juga Deddy Corbuzier memiliki pengaruh yang cukup kuat dan pengikut yang cukup banyak di jagat sosial media sehingga bukan tidak mungkin juga dapat mendongkrak perolehan suara beliau (apabila benar beliau menyalonkan diri kembali dalam pilpres mendatang).

Dalam mesin pencarian google, pemberian pangkat tituler kepada masyarakat sipil umumnya diberikan oleh kepala staff angkatan (KASAD, KASAU atau KASAL) tapi kok ini malah menteri pertahanan yang memberikannya yaa? Inikah strategi komunikasi politik Prabowo Subianto untuk pilpres mendatang atau ada konspirasi apa lagi didalam tubuh KEMENHAN dan TNI atau ada konspirasi apalagi di tubuh pemerintahan Republik Indonesia?. Lagi-lagi hanya waktu yang dapat menjawabnya.