Masih ingatkah kalian dengan pengumuman libur sekolah yang awalnya berlangsung selama dua minggu namun, pada kenyataannya malah lanjut sampai dua tahun? Sebagai rakyat Indonesia hal tersebut pasti sangat berkesan di ingatan kita. Apalagi bagi siswa sekolah yang awalnya senang dikasih jatah libur, eh malah keterusan sampai lulus.

Selama pandemi COVID19 merajarela dan merenggut jutaan korban jiwa, sebenarnya pemerintah Indonesia tidak hanya diam saja. Ada upaya kecil hingga besar yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang baru pertama kali dibuat dalam sejarah. Salah satu kebijakan yang terpatri paling sempurna dalam memori penduduk Indonesia adalah kebijakan lock down wilayah dan juga memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

• Kebijakan PPKM Seluruh Jawa-Bali

Kebijakan ini pertama kali diterapkan di Indonesia pada 11 Januari 2021 yang menargetkan seluruh penduduk di wilayah pulau Jawa dan Bali untuk membatasi mobilitas mereka. Peraturan tersebut berimbas secara langsung terhadap perekonomian warga hingga ketersediaan transportasi publik seperti kereta api, bus, hingga pesawat.

Peraturan tentang PPKM ini kemudian memunculkan jenis aturan baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat seperti, kewajiban untuk melakukan swab antigen/PCR saat akan melakukan perjalanan ke luar kota, anjuran untuk melakukan WFH (work from home) bagi karyawan swasta, hingga munculnya fasilitas layanan online di lingkungan dinas tertentu.

• Himbauan Pembelajaran Daring Untuk Siswa Sekolah

Selain menjalankan peraturan tentang PPKM, ada kebijakan baru yang belum pernah dilakukan di negara ini yaitu pembelajaran sekolah secara daring untuk para siswa mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga bangku kuliah. Apesnya, saya juga termasuk salah satu lulusan COVID19 yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Mulai dari mengalami keterlambatan dalam masa studi akibat peraturan kampus yang menganut sistem buka-tutup, hingga yang paling menyesakkan adalah tidak bisa mengikuti wisuda offline setelah berjuang keras selama 4 tahun di kampus tercinta.

Tapi menariknya setelah hampir dua tahun bergelut dengan semua kebijakan dan upaya untuk mengatasi lonjakan kasus COVID19, puji syukur pandemi berhasil diatasi meskipun belum sempurna. Jika harus mengulik lebih jauh lagi, pasti ada sisi negatif dan positif dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pada masa itu. Monggo, langsung simak rangkumannya berikut ini.

• Dampak Negatif Kebijakan Publik Selama COVID19

Buntut panjang dari peraturan PPKM dan lock down memang bukan hal remeh yang bisa ditanggulangi dalam periode yang singkat. Terutama masalah PHK massal yang terjadi di sejumlah kota di wilayah Indonesia. Bahkan lembaga Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa ada peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia menembus angka hingga 9,7 juta penduduk. Yang bikin geleng-geleng kepala, jika ditotal secara keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang terkena dampak kala pandemi mencapai lebih dari 29 juta penduduk. Fantastis bukan?

Hal tersebut tentu mengundang banyak kontra di kalangan masyarakat terutama mereka yang berasal dari keluarga menengah ke bawah karena semakin sulit untuk cari kerja. Di sisi lain uang negara juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang bernilai triliunan Rupiah. Dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan, alokasi dana negara untuk memenuhi peralatan kesehatan dan tenaga medis selama COVID19 mencapai angka Rp70 triliun .

Besar banget ya? Apalagi ditambah dengan anggaran dari Kementerian Sosial untuk para keluarga miskin melalui program BLT, Bansos, hingga BSU yang bertujuan untuk menyumbang perekonomian masyarakat. Namun realitannya bantuan tersebut sesungguhnya masih belum mampu untuk mengangkat perekonomian warga selama pandemi masih berlangsung.

Dampak selanjutnya yang paling dirasa adalah kewajiban untuk melakukan tes swab antigen maupun PCR di fasilitas kesehatan saat akan naik kendaraan umum khususnya kereta api. Beruntungnya pihak KAI gercep untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain semacam klinik swasta yang mampu menyediakan pelayanan tes swab di lingkungan stasiun. Ya memang beda di harga sih, tapi kalau hasilnya bisa lebih efektif dan cepat, ya kenapa tidak?!

• Dampak Positif Kebijakan Publik Selama COVID19

Rasanya kurang afdol kalau cuma menyoroti hal buruk dari sebuah peristiwa, betul tidak? Meskipun tampaknya kebijakan publik selama COVID19 terlihat sangat merugikan masyarakat, namun ada beberapa hal menarik yang timbul selama kebijakan tersebut berlangsung. Salah satunya adalah masyarakat lebih melek teknologi tanpa adanya unsur paksaan namun didorong karena kebutuhan.

Contohnya, selama PPKM berlangsung petugas kereta api tidak melayani pembelian dan mengalihkan layanan tersebut secara penuh melalui aplikasi. Orang-orang yang gaptek mau tidak mau harus belajar caranya memesan tiket kereta melalui aplikasi yang telah disedikan oleh pihak KAI. Memang butuh waktu dan kadang menguras emosi sih, tapi kan jadi tahu banyak hal baru toh?

Selain itu muncul budaya baru yaitu sistem kerja Work From Home atau kita menyebutnya sebagai WFH. Budaya kerja ini terbilang baru untuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang selama ini hanya tahu bahwa kerja itu ya harus keluar dari rumah. Padahal di era perkembangan teknologi yang pesat seperti saat ini, bukan hal aneh jika dari rumah saja sudah bisa menghasilkan cuan.

Orang-orang semakin tahu dan paham tentang berkomunikasi secara online dengan banyak orang. Tak cuma itu saja, masyarakat juga mulai belajar banyak pengetahuan baru yang bisa dijadikan sebagai investasi untuk perkembangan jaman di masa depan. Jadi, kebijakan publik semasa COVID19 tentu banyak dampaknya namun, daripada harus fokus pada hal buruk saja, bukankah akan lebih baik untuk melanjutkan manfaat dan sisi positif yang sudah dirasakan selama ini?