Tentu masih melekat diingatan bagaimana kondisi kita semua tiga tahun terakhir ini. Dunia dilanda pandemi yang nyaris melumpuhkan setiap sendi kehidupan kita.  Kita semua “dipaksa” hidup dalam keterbatasan dan ketakutan yang luar biasa, sebuah virus yang “katanya” mematikan membuat kita semua menjadi panik dan pengecut. Bagaimana virus itu bekerja dan apakah virus itu benar-benar ada atau tidak dapat anda semua baca dalam tulisan saya pada beberapa bulan silam. Namun kali ini saya tidak ingin membahas itu lagi, saya ingin membahas tentang Negara kita tercinta, Indonesia.

            Sejak kecil saya diajarkan bahwa Negara kita adalah negara demokrasi terpimpin dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun belakangan ini definisi tersebut kembali menggugah pikiran saya apalagi ketika menonton tayangan youtube dari seorang standup comedian terkenal di Indonesia. Mari kita sedikit flashback perjalanan bangsa dan negara kita terutama dalam masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang Presiden yang salah satu tugasnya adalah sebagai kepala negara, bapak presiden kita harus saya akui sangat totalitas dan bertanggung jawab sekali dalam menjalankan peran dan fungsinya ini. Hal tersebut bisa kita lihat dari banyaknya berita-berita hingga tayangan-tayangan di youtube yang menyajikan berita-berita dalam bentuk audio video tentang perjalanan kenegaraan presiden kita, sebut saja mulai dari blusukan-blusukan ke seluruh penjuru negeri hingga kunjungan-kunjungan kenegaraan ke berbagai negara di dunia. Presiden Jokowi sungguh sangat mudah dan terbiasa menjalankan peran dan tugasnya ini. Namun pernahkah kita berpikir apakah beliau juga dengan mudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan? Mari kita ulas sedikit.

            Dalam kabinet kerjanya, bapak presiden kita memiliki beberapa menteri koordinator, antara lain menteri koordinator  bidang politik, hukum dan keamanan Bapak Mahfud Md, menteri koordinator bidang perekonomian Bapak Airlangga hartanto, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Bapak Muhadjir Effendy, dan menteri koordinatorbidang kemaritiman dan investasi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Baru kemudian dibawahnya menyusul menteri-menteri bidang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau yang biasa disingkat Menko Marvest tanpa disadari selalu muncul di banyak kesempatan dan disadari atau tidak sering kali bapak menteri Menko Marvest yaitu Bapak Luhut Binsar Pandjaitan namanya lebih sering muncul dibanding nama wakil presiden kita. Ketika covid 19 mulai masuk ke Indonesia dan penyebarannya ‘sulit’ dikendalikan oleh pemerintah maka pemerintah memutuskan untuk menjadikan status virus tersebut sebagai sebuah pandemi. Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh kementerian kesehatan Indonesia saat itu untuk mengendalikan atau bahkan memutus tali penyebaran virus tersebut hingga berulang kali selama 3 tahun masa pandemi itu berlangsung pemerintah membuat pembatasan-pembatasan bagi para masyarakat yang biasa kita kenal dengan nama PPKM (pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

            Ada yang janggal?ada yang aneh?ada yang salah?atau anda semua tidak melihatnya?. Dari sabang sampai merauke pada masa-masa itu ditetapkan kondisi PPKM atau mungkin ada juga yang mengenalinya dengan istilah lain. Sebagai seorang kepala negara dan juga kepala pemerintahan, Bapak Jokowi memiliki kewenangan untuk menunjuk para menterinya untuk ‘mengurusi’ prosedur dan persoalan terkait PPKM, anehnya untuk urusan ini yang notabene ini adalah urusan kesehatan masyarakat pak presiden justru menunjuk Menko Marvest sebagai koordinatornya. Mungkin masih ada yang merasa ini belum aneh dan masih wajar-wajar saja mari kita lanjutkan. Tahun 2022 presiden juga menunjuk Pak Luhut sebagai ketua dewan sumber daya air nasional, mungkin masih ada yang berpikir bahwa anatara kemaritiman dengan sumber daya air masih ada hubungannya karena sama-sama ngomongin soal air. Oke mari kita lanjut lagi, beberapa bulan setelah ditunjuk untuk mengurusi sumber daya air, Pak Luhut juga ditunjuk presiden untuk mengurusi minyak goreng. Mau bilang masih ada hubungannya dengan kemaritiman>atau mau bilang ada hubungannya sama investasi?. Mundur satu tahun dari 2 jabatan dan tanggung jawab tadi, Presiden memberi tanggung jawab pada Pak Luhut untuk ngurusin 15 danau, dan puncaknya beberapa bulan belakangan ini Pak Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk presiden untuk ngurusin polusi Jakarta.

            Sekarang kita coba menggunakan logika standar kita sebagai seorang manusia yang berpikir. Menko Kemaritiman dan Investasi ngurusin segitu banyak tugas yang sepertinya tugas-tugas tersebut bisa dibagi-bagikan kepada menko atau menteri lainnya yang sesuai dengan bidang dan kapasitasnya. Tanpa meragukan kapasitas dan kapabilitas Pak Luhut tapi apakah bisnis, investasi dan uang jauh lebih berharga daripada nyawa seorang warga negara? PPKM yang diberlakukan oleh karena merebaknya virus korona malah diurus oleh orang yang tidak menguasai bidang kesehatan. Begitu juga soal polusi udara Jakarta, mengapa bukan mereka yang ada di kemenkes yang diberi tanggung jawab ini?mengapa malah Menko Marvest? Dari penunjukkan yang dilakukan presiden pada Menko Marvest wajarlah bila kmeudian kita bertanya apakah pemerintah selama ini memandang masalah kesehatan hanya dari sudut pandang bisnis dan investasi saja? Apakah uang jauh lebih penting dari nyawa seorang warga negaranya?

            Maka kita kembali lagi pada pelajaran ketika saya masih kecil tadi, presiden kita adalah kepala negara yang juga sekaligus kepala pemerintahan?atau hanya sebagai kepala negara saja? Mungkin menjadi sebuah kewajaran bila kita bertanya apakah selama ini negara kita dijalankan oleh orang-orang yang ada dibalik presiden kita?atau apakah ternyata Pak Luhut lah yang selama ini sebenarnya menjadi kepala pemerintahan negara kita?

Is it money power? Or Conspiracy?