Aktivitas politik semestinya mencerahkan. Ia menjadi saluran bagi proses pendidikan masyarakat, yang membuat masyarakat menjadi semakin cerdas dan semakin beradab. Sayangnya, di negeri kita, hal ini agaknya masih jauh panggang dari api.                                                                       

Di negara kita, aktivitas politik tampaknya cenderung lebih mempertontonkan bagaimanapara politikus sibuk menggapai dan mempertahankan kekuasaan.

Tentu saja ada banyak alasan kenapa orang ngebet pingin menggapai dan mempertahankan kekuasaan. Namun, apa pun alasannya, seyogianya ia selalu dilandasi dengan cita-cita bersama. Pada intinya, cita-cita bersama itu merupakan sebuah pemahaman bahwa setiap aktivitas politik mesti diarahkan untuk melayani warganegara demi memenuhi kepentingan segenap warganegara dan bukan cuma memenuhi kepentingan sekelompok elite warganegara.

Dengan pemahaman seperti itu, hasil akhir setiap aktivitas politik seyogianya pula adalah berupa kemaslahatan untuk bersama, sebagai sebuah bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Repubik Indonesia.

Andai saja para politikus kita menjadikan cita-cita bersama dan kemaslahatan bersama ini sebagai sandaran mereka dalam menapaki kiprah mereka di jagat politik, maka bukan saja persepsi buruk masyarakat terhadap para politikus bakal menguap, tetapi juga bakal menciptakan iklim yang lebih bersih dan lebih sehat bagi jagat politik kita.

Sayang seribu sayang, cita-cita bersama dan kemaslahatan bersama ini belum sepenuhnya diusung secara kompak oleh para politikus kita dan menjadi prinsip dasar yang diprioritaskan dalam setiap aktivitas politik mereka.

Buntutnya, imaji politik maupun citra kebanyakan politikus kita di hadapan sebagian besar masyarakat cenderung selalu negatif.

Jujur saja, pragmatisme politik, yang melayani kepentingan-kepentingan jangka pendek dan sesaat, sejauh ini, selalu lebih menonjol dalam setiap aktivitas para politikus kita, baik di level lokal maupun level nasional. Menggapai dan mempertahankan kekuasaan kerap dipandang jauh lebih penting ketimbang harus menegakkan prinsip-prinsip moral maupun etika. itulah realitanya. Padahal, prinsip-prinsip moral dan etikalah yang semestinya lebih dahulu perlu dikedepankan dalam setiap upaya kita menggapai dan mempertahankan kekuasaan. Bukan sebaliknya.

Politik Pro-moral
Jika kita buka Merriam-Webster Dictionary, kita temukan definisi ‘moral’ sebagai "segala sesuatu yang terkait dengan prinsip-prinsip benar dan salah dalam berperilaku". Adapun menurut, Online Etymology Dictionary, moral adalah "perilaku yang pantas dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat".

Akan halnya etika, laman freedictionary.com menjelaskan antara lain bahwa etika, pada intinya, terkait dengan dua hal. Pertama, prinsip-prinsip berperilaku secara benar dan kedua, sistem nilai-nilai moral.

Jagat politik yang meminggirkan moral dan etika bermakna bahwa jagat itu telah meninggalkan prinsip-prinsip berperilaku secara benar dan menanggalkan nilai-nilai moral, sehingga yang tersisa hanyalah praktik-praktik culas yang melahirkan berbagai keburukan.

Padahal, sejatinya, politik adalah aktivitas mulia. “Politics is a noble activity.” Demikian pernah ditegaskan Paus Fransiskus.

Perjuangan politik, yang ujungnya adalah untuk menggapai dan mempertahankan kekuasaan, bakal sangat mulia tatkala perjuangan itu dilakukan secara bersih dengan memprioritaskan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kekuasaan yang akhirnya diraih atau dipertahankan kemudian diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Nah, salah satu PR besar bagi para pelaku politik di Tanah Air kita tercinta saat ini yaitu bagaimana para politikus kita mampu mendorong terciptanya sebuah iklim politik yang pro-moral dan pro-etika.

Bagaimanapun, sebagaimana halnya sektor-sektor kehidupan lainnya, aktivitas politik harus dijalankan dengan cara-cara bersih sehingga berbuah pada kemaslahatan bersama bagi keberlangsungan kehidupan gilang-gemilang berbangsa dan bernegara kita.

Sudah barang tentu, kita ingin setiap aktivitas politik di Republik ini bukan lagi didasari oleh pragmatisme sempit, yang hanya sekadar bagaimana menggapai dan mempertahankan kekuasan serta memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan-kepentingan sempit segelintir kelompok elite, melainkan sepenuhnya didasari oleh semangat pengabdian tulus untuk membela kepentingan publik luas. Di saat yang sama, setiap aktivitas politik menjadi tuntunan masyarakat kita dalam menapaki jalan kehidupan yang semakin beradab, yang bermuara pada lahirnya sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera lahir maupun batin.

Mengkreasi iklim politik dan demokrasi yang lebih bersih serta lebih sehat, dengan cara menegakkan nilai-nilai moral dan etika, menjadi tugas serta tanggung jawab para pelaku politik kita. Mereka memikul tanggung jawab dalam mewujudkan jagat politik yang benar-benar bersih dari hal-hal yang tercela.

Nilai-nilai moral serta etika mestinya menjadi ruh yang senantiasa mewarnai dan menghiasi kehidupan politik serta demokrasi kita, dalam level apa pun.***