PEMBANGUNAN IKN: LAHAN KONSPIRASI BAGI KAUM NEOLIBERALISME
Pada tanggal 29 Agustus 2019 presiden Joko Widodo melalui pengumuman pers menyatakan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara ini adalah proyek terbesar yang sedang dibangun oleh pemerintah Indonesia saat ini. Menurut peraturan perundang-undangan, pemindahan IKN Indonesia sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas mengenai hal tersebut. Pemindahan IKN ini juga mempertimbangkan banyak hal kedepannya misalnya kepindahan IKN diharapkan dapat mendongkrak perekonomian nasional menjadi +0,1%, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun tingkat nasional, dan mendorong perdagangan dan investasi di IKN baru dan sekitarnya. Itu adalah beberapa contoh apa yang diharapkan mengenai pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
Rencana pemindahan IKN ini tentu sangat didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sebagiannya lagi tentu bertentangan dengan pemindahan IKN ke Kaltim contohnya saja penolakan yang dituangkan dalam bentuk petisi hingga gugatan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK). lebih lanjut lagi judul dari petisi tersebut ialah “Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara”. Tetapi apakah masyarakat yang setuju dan pemerintah yang telah menetapkan pemindahan IKN ini harus mengikuti kemauan mereka yang tidak setuju? Tentu saja hal ini harus dipikirkan lagi bagaimana caranya pemerintah melunakkan hati-hati yang keras dengan pemikiran yang cerdas. Ini semua demi mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara yang maju kedepannya.
Neoliberalisme
Menurut KBBI, neoliberalisme aliran politik ekonomi yang muncul setelah Perang Dunia I, ditandai dengan tekanan berat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Lebih lanjut dalam buku Francis Fukuyama yang berjudul “Liberalism and It’s Discontent” menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah pandangan ekonomi yang lebih menekankan pasar bebas. Pertanyaannya mengapa kaum neoliberalisme tidak mau pemerintah ikut campur urusan mereka? Buku Francis Fukuyama menjelaskan bahwa bagi kaum neoliberalisme pemerintah hanya akan menghalangi wirausahawan dan inovator untuk bergerak bebas dan berkembang secara dinamis. Itulah alasan para pemilik modal tidak mau pemerintah ikut campur dalam urusan mereka.
Di atas telah dijelaskan gambaran umum mengenai pembangunan IKN dan neoliberalisme. Selanjuntya hal yang harus diteliti adalah konspirasi apa yang dilakukan oleh kaum neoliberalisme dan bagaimana pemerintah mengatasinya? Pembangunan IKN di Kalimantan Timur tentu adalah aset terbesar bagi para kaum neoliberalisme atau pemilik modal. Ini juga merupakan lahan yang sangat luas dan tentunya subur bagi mereka untuk bisa menyemai bibit-bibit konspirasi di dalamnya. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan para pemilik modal dapat berinvestasi besar-besaran di IKN nanti. Apalagi jika pemerintah tidak teliti melakukan penyaringan terhadap para investor yang mau berinvestasi di IKN Nusantara. Terutama bagi para investor yang ingin menerapkan pasar bebas itu adalah peluang besar bagi kaum neoliberalisme untuk dapat masuk dengan mudah. Selanjutnya jika kaum neoliberalisme berhasil masuk dan menguasai IKN maka yang pertama merasakan dampak yang ditimbulkan kaum pemilik modal adalah para pesaing mereka yang bermodal kecil termasuk orang-orang asli Kalimantan Timur. Pada akhirnya penduduk pribumi KALTIM akan menjadi babu di tanah mereka sendiri karena kalah oleh kaum neoliberalisme yang serakah akan kekayaan.
Konspirasi semacam inilah yang tentunya harus dihindari karena jika konspirasi kaum neoliberalisme terjadi maka masyarakat miskin tetap akan miskin dan yang kaya akan semakin kaya. Pemerintah harus lebih tanggap mengatasi persoalan ini bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyaring para investor yang mau berinvestasi di IKN. Selain penyaringan pemerintah juga harus memikirkan bagaimana membagi lahan pekerjaan, baik bagi kaum neoliberalisme maupun rakyat biasa agar tidak terjadi banyak penyimpangan. Dan masyarakat biasa pun merasa dihargai Jangan sampai karena tidak disaring dengan baik, Indonesia yang bermpimpi dapat menekan angka kemiskinan masyarakat di negaranya malah memperparah angka kemiskinan yang ada.
https://journal.itk.ac.id/index.php/sjt/article/view/388/192
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/neoliberalisme
https://alwidahlanritonga.wordpress.com/2019/03/30/neoliberalisme/
