1. Kasus Korupsi E-KTP (2017)
Kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Proyek ini dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan untuk memperbarui data kependudukan di seluruh Indonesia. Namun, proyek senilai Rp 5,9 triliun ini justru menjadi ajang penyalahgunaan anggaran. Sejumlah pejabat pemerintah, anggota DPR, dan pengusaha terlibat dalam aliran suap untuk memperkaya diri mereka. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 2,3 triliun. Tokoh-tokoh besar seperti Setya Novanto (mantan Ketua DPR) dan Andi Agustinus (terpidana suap) telah dijatuhi hukuman, namun banyak pihak yang merasa bahwa kasus ini belum tuntas karena masih ada aktor lain yang belum diadili. Kejadian ini mencoreng citra Indonesia di mata internasional dan merugikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

2. Kasus Bank Century (2008)
Kasus Bank Century menjadi salah satu contoh skandal keuangan yang mengguncang Indonesia. Pada tahun 2008, Bank Century yang dimiliki oleh pengusaha Robert Tantular mengalami krisis likuiditas dan akhirnya harus diselamatkan oleh pemerintah dengan dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun. Namun, dana tersebut diduga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, baik di internal Bank Century maupun pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses penyelamatan. Keputusan untuk memberikan bailout dianggap tidak transparan, serta ada indikasi bahwa sebagian dana tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Meskipun sejumlah pihak sudah diperiksa dan bahkan dihukum, kasus ini masih belum sepenuhnya terungkap dan menimbulkan banyak pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kerugian negara yang begitu besar.

3. Kasus Jiwasraya (2020)
Kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya sangat mengguncang sistem keuangan Indonesia. Jiwasraya, yang selama ini dikenal sebagai perusahaan asuransi milik negara, mengalami kebangkrutan besar pada tahun 2020 setelah gagal membayar klaim nasabah sebesar Rp 16,8 triliun. Kejatuhan Jiwasraya berawal dari praktik investasi yang salah dan penyalahgunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi, yang melibatkan sejumlah pejabat penting dan pengusaha. Kerugian yang ditimbulkan akibat penyelewengan ini sangat besar, dan sejumlah pelaku, termasuk mantan Direktur Utama Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro, telah dihukum, meskipun beberapa pihak merasa kasus ini belum benar-benar memberikan keadilan yang memadai, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan pada nasabah dan negara.

4. Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) (1990-an)
Kasus BLBI adalah salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi pada masa krisis moneter 1997-1998. Dalam upaya untuk menyelamatkan sektor perbankan yang kolaps, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada sejumlah bank yang mengalami masalah keuangan. Namun, dana tersebut tidak disalurkan dengan baik, dan sebagian besar diselewengkan oleh para pengusaha dan politisi yang terlibat. Skandal ini merugikan negara hingga lebih dari Rp 138 triliun, dan banyak pemilik bank yang berhasil lolos dari jeratan hukum. Meskipun ada beberapa tokoh yang dihukum, kasus ini dianggap sebagai salah satu contoh kegagalan pengawasan dan penegakan hukum yang parah.

5. Kasus Grasi Tahanan (2015)
Kasus grasi tahanan melibatkan pemberian pengampunan atau grasi kepada terpidana kasus korupsi yang kontroversial. Salah satu kasus yang paling mendapat sorotan adalah grasi yang diberikan kepada koruptor besar seperti Gayus Tambunan, yang merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Gayus yang dihukum karena korupsi senilai miliaran rupiah, mendapatkan pengampunan yang sangat memicu kemarahan publik. Grasi semacam ini dianggap sebagai salah satu contoh ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia dan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal ini memperburuk citra Indonesia di mata dunia internasional.

6. Kasus PT Timah dan Tony Tamsil (Denda Hanya Rp 5 Ribu)
Pada tahun 2011, PT Timah, perusahaan tambang negara, terlibat dalam kasus penyelewengan yang melibatkan Tony Tamsil, seorang pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. PT Timah, yang beroperasi di sektor pertambangan timah, diduga melakukan sejumlah praktik korupsi dan pencucian uang. Namun, salah satu hal yang mencengangkan dalam kasus ini adalah sanksi yang diberikan sangat ringan, yakni hanya denda Rp 5 ribu. Keputusan ini memicu kecaman karena tidak mencerminkan keseriusan dalam menegakkan hukum. Banyak yang merasa bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi besar di sektor sumber daya alam.

7. Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group
PT Duta Palma Group, yang bergerak dalam bisnis perkebunan kelapa sawit, terlibat dalam sengketa lahan yang diduga melibatkan praktik ilegal dalam memperoleh hak atas tanah. Penyerobotan lahan oleh perusahaan ini terjadi di beberapa wilayah, yang menyebabkan kerugian ekologis dan sosial yang besar bagi masyarakat setempat. Meskipun ada upaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini, penyerobotan lahan oleh perusahaan besar yang memiliki koneksi dengan pejabat publik sering kali tetap mendapat perlakuan istimewa dan tidak ada sanksi yang jelas terhadap para pelakunya. Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap perusahaan besar dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak atas tanah rakyat.

8. Kasus PT TPPI (2000-an)
Kasus PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) adalah salah satu contoh korupsi yang melibatkan sektor energi dan sumber daya alam. Pada tahun 2000-an, PT TPPI yang mengelola industri petrokimia di Indonesia diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait dengan kontrak-kontrak ekspor-impor yang merugikan negara. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang cukup besar, namun hingga kini, penuntasan terhadap para pelaku masih tergolong lambat, dan banyak yang merasa bahwa ada upaya untuk menutupi peran sejumlah tokoh penting dalam kasus ini.

9. Kasus PT Asabri Persero (2020)
Kasus korupsi di PT Asabri, perusahaan asuransi milik negara yang mengelola dana pensiun bagi TNI dan Polri, juga menjadi salah satu kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Pada 2020, terungkap bahwa dana pensiun milik prajurit TNI dan Polri telah disalahgunakan melalui investasi yang gagal dan penyalahgunaan dana yang melibatkan pejabat tinggi perusahaan tersebut. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 23 triliun dan menambah daftar panjang skandal korupsi yang merusak sektor keuangan negara. Sejumlah pejabat dan pengusaha telah diperiksa, tetapi keadilan bagi para korban, terutama anggota TNI dan Polri yang tergantung pada dana pensiun mereka, masih belum sepenuhnya tercapai.

10. Kasus Pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 (2000-an)
Kasus pengadaan pesawat untuk maskapai negara, seperti Garuda Indonesia, juga mencatatkan kerugian negara yang besar. Pengadaan pesawat seperti CRJ-1000 dan ATR 72-600 pada tahun 2000-an diduga disertai dengan praktik korupsi dalam proses lelang dan kontrak. Banyak pihak yang menganggap harga pesawat tersebut lebih tinggi dari harga pasar yang seharusnya. Kerugian negara akibat praktik korupsi ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Meskipun sejumlah pejabat yang terlibat telah diperiksa, kasus ini tetap dianggap sebagai contoh penyalahgunaan anggaran negara yang merugikan rakyat.

Kasus-kasus korupsi besar di Indonesia menggambarkan bagaimana praktik korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, dan institusi negara dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, bahkan hingga triliunan rupiah. Kerugian ini tak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.