Keabnormalan Psikis dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana
Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana adalah asas legalitas, yang mengharuskan adanya undang-undang yang jelas yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya melanggar ketentuan hukum yang sudah ada. Namun, bagaimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa?

Dalam konteks hukum pidana, gangguan jiwa pada seorang pelaku kejahatan menjadi faktor yang sangat penting. Keabnormalan psikis atau gangguan mental dapat menjadi alasan untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. Hal ini diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya.

Dasar Hukum Pidana terkait Gangguan Jiwa
Terkait hal ini, beberapa ketentuan hukum memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana gangguan jiwa mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku. Beberapa pasal yang relevan adalah:

1. Pasal 44 Ayat 1 KUHP
Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan gangguan jiwa yang menyebabkan ia tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat dibebaskan dari hukuman. Hal ini berarti jika seseorang terbukti tidak dapat mengendalikan dirinya karena gangguan jiwa, ia dapat dianggap tidak bersalah secara pidana.

2. Pasal 44 Ayat 2 KUHP
Pasal ini memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa meskipun pelaku kejahatan mengalami gangguan jiwa, mereka masih bisa dikenakan tindakan medis atau rehabilitasi mental, sebagai pengganti hukuman penjara. Tindakan rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi mental pelaku agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

3. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 2023
Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan gangguan jiwa. Pasal ini menjelaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa, maka keputusan pengadilan akan didasarkan pada penilaian medis terkait kondisi mental pelaku pada saat perbuatan dilakukan.

4. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023
Pasal ini melengkapi pasal sebelumnya dengan menyatakan bahwa meskipun pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa dibebaskan dari hukuman pidana, mereka tetap dapat dikenakan tindakan rehabilitasi untuk pemulihan kesehatan mentalnya. Rehabilitasi ini harus dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan prosedur medis yang berlaku.

Kriteria Penghapusan Pertanggungjawaban Pidana
Selain dasar hukum yang sudah disebutkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang dengan gangguan jiwa. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi keputusan tersebut:

1. Tidak Mampu Menilai Perbuatan yang Dilakukan
Jika pelaku tidak mampu menilai atau menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang melanggar hukum, maka ia bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini terjadi jika gangguan jiwa yang diderita menghalangi pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya.

2. Tidak Mampu Mengendalikan Diri
Gangguan jiwa yang membuat seseorang tidak mampu mengendalikan diri juga menjadi alasan utama mengapa pelaku dengan gangguan mental bisa dibebaskan dari hukuman pidana. Dalam hal ini, meskipun pelaku melakukan tindakan kriminal, namun ia tidak memiliki kontrol atas perilakunya karena kondisi mentalnya.

Proses Penilaian Kesehatan Mental Pelaku
Dalam prakteknya, untuk menentukan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa, proses penilaian medis sangat diperlukan. Pemeriksaan oleh psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa akan menjadi acuan untuk menilai kondisi mental pelaku. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah gangguan jiwa tersebut terjadi pada saat pelaku melakukan tindak pidana, serta seberapa besar pengaruh gangguan jiwa tersebut terhadap kemampuan pelaku dalam mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

Rehabilitasi sebagai Alternatif Hukuman
Bagi pelaku yang terbukti mengalami gangguan jiwa, hukuman penjara bukanlah satu-satunya solusi. Dalam banyak kasus, rehabilitasi medis atau perawatan psikologis lebih dianjurkan. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk memulihkan kondisi mental pelaku, sehingga mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan pidana.

Jadi, apakah seseorang dengan gangguan jiwa kebal dari hukum? Jawabannya adalah tidak. Seseorang dengan gangguan jiwa tetap dapat dihadapkan pada proses hukum, namun hukum memberikan penyesuaian tertentu. Mereka tidak akan dihukum secara pidana jika gangguan jiwa mereka membuatnya tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Sebagai gantinya, mereka akan menjalani rehabilitasi medis untuk memulihkan kondisi mentalnya.

Hukum memang mengakui adanya perbedaan dalam kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab, terutama ketika faktor gangguan jiwa mempengaruhi keputusan atau kendali mereka atas perilaku. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk melakukan evaluasi medis secara teliti guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan kondisi mental pelaku.

Dengan demikian, hukum di Indonesia memberikan ruang bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, namun tidak serta-merta membebaskan mereka dari tanggung jawab sosial yang tetap harus dipertimbangkan dalam konteks rehabilitasi.