Sejak akhir tahun 2022, pemerintah Indonesia telah memberi pemberitahuan sebagai bentuk waspada bahwa akan ada resesi ekonomi tahun 2023. Peringatan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari pemberitahuan International Monetary Fund (IMF) bahwa akan terjadi resesi ekonomi di banyak negara pada tahun 2023. 
Resesi menurut KKBI adalah menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang (industri). Sedangkan menurut National Bureau of Ecomonic Research (NBER), Amerika Serikat mengartikan resesi sebagai kondisi dimana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan yang dilihat dari PDB (produk domestik bruto) rill, penghasilan, tingkat pengangguran, produksi industri dan penjualan grosir-ritel. 
Dalam World Economic Outlook 2022, IMF menyatakan secara teknikal akan ada 31 dari 72 negara yang diproyeksikan mengalami resesi. Dr. Luqman Hakim, M. Si., Ak, seorang pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah ini berpendapat bahwa hal ini terjadi akibat adanya kontraksi pada PBD rill yang berlangsung selama minimal 2 kuartal berturut-turut.    Dan 31 negara ini merupakan penyumbang 1/3 dari PBD dunia. 
Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang diramalkan akan mengalami resesi tersebut. Menteri keuangan RI Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ini akan jatuh pada jurang resesi. Presiden Jokowi berpendapat bahwa situasi ekonomi tahun ini akan gelap. Pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia turut menguatkan kedua pernyataan tersebut bahwa aktivitas perekonomian global melambat. 
Namun Ekonom, Muhammad Chatib Basri berpandangan lain bahwa Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi tahun 2023, tapi ia mengingatkan bahwa Indonesia akan terkena dampaknya dan pertumbuhan ekonomi nasional akan melambat. Menurutnya, dampak pelemahan ekonomi global hanya akan dirasakan oleh negara-negara yang memiliki kontribusi lebih dari 200% terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengubah pernyataannya menjadi Indonesia aman, tetapi tetap waspada.
Negara kita Indonesia berdampak karena pasar ekspor Indonesia yang didominasi oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Eropa dan lainnya mengalami tekanan resesi global. Sehingga ekspor atau impor produk dari dan ke Indonesia menurun dan daya beli negara-negara tersebut yang  melemah. 
Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya resesi ekonomi : 1) Inflasi, kondisi naiknya harga secara terus menerus yang berdampak pada daya beli masyarakat yang kurang. 2) Deflasi, turunnya harga barang dan jasa secara terus menerus berimbas pada pembayaran upah yang turun. Meskipun daya beli masyarakat meningkat tapi pemilik usaha harus  menekan jumlah dan biaya produksi yang berujung pada kerugian. 3 Perkembangan teknologi, pada negara-negara maju sudah ada lapangan kerja yang mempekerjakan robot sehingga jasa manusia tidak dibutuhkan lagi yang memicu timbulnya pengangguran. 4) Nilai impor lebih besar dari ekspor, mengakibatkan defisit anggaran negara dan terjadinya penurunan pendapatan nasional. 5) Perang dingin Rusia-Ukraina yang mengganggu rantai pasokan global sebab sehingga menimbulkan krisis terutama pada sektor pangan dan energi yang mempercepat laju inflasi. Sebab Rusia dan Ukraina merupakan negara produsen utama komoditas dan energi dunia.  6) Covid-19, pada saat meluasnya pandemi Covid-19 pada awal 2020 setiap negara berfokus pada penangannya dan menerapkan pembatasan fisik serta ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi. Negara-negara pemasok melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah Covid-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai.    
Ada faktor lain yang dapat menyebabkan resesi seperti, krisis keuangan, pengambilan keputusan perekonomian yang salah, adanya disrupsi rantai pasokan hingga faktor diluar seperti bencana alam atau pandemi misalnya covid-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir. 
Resesi ekonomi yang terjadi membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, perusahaan, para pekerja dan pemerintah. Pertama, bagi masyarakat : produksi dan distribusi barang yang fluktuasi membuat daya minat atau daya beli masyarakat juga naik turun. Harga produk, jumlah produksi, jumlah daya beli sangat berpengaruh pada keuntungan dan kerugian dari produsen. Kedua, perusahaan : dari daya beli masyarakat yang kurang secara terus menerus mengakibatkan menurunnya pendapatan tempat produksi sehingga perusahaan memangkas biaya operasional hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perusahaan terancam bangkrut. Ketiga, bagi para pekerja : ketimpangan ekonomi yang terjadi di setiap lapangan kerja juga berdampak pada para pekerja baik yang di PHK atau tidak. Mereka yang tidak di PHK dirugikan dengan pemotongan upah kerja sedangkan yang di PHK kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Keempat, bagi pemerintah : dari semuanya ini, pemerintah dituntut untuk bekerja ekstra untuk menekan peningkatan angka pengangguran yaitu dengan membuka lapangan kerja demi menjamin kesejahteraan masyarakat. Resesi ini juga membuat pendapatan pajak dan non pajak menjadi rendah akibat kondisi finansial masyarakat yang ikut turun. Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang masuk ke kas negara menjadi lebih sedikit membuat negara mengalami defisit anggaran dan utang pemerintah menjadi lebih tinggi akibat tuntutan yang ada. 
Untuk menghadapi masa itu, pemerintah dan msyarakat dapat bahu membahu. Masyarakat dapat membantu pemerintah dengan mendirikan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang produktif agar angka pengangguran dapat diminimalisir, masyarakat harus lebih dominan membeli produk dalam negeri untuk mengendalikan perputaran ekonomi agar lebih baik dan meningkatkan pendapatan negara, menabung atau berinvestasi untuk menyiapkan dana sampingan/darurat. Masyarakat juga harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan pokok. Mengembangkan skill yang ada juga dapat membuka peluang lapangan kerja, khususnya bagi para pekerja yang mengalami PHK/pengangguran. 
Dan pemerintah sendiri harus bekerja lebih fleksibel dan transparan. Pemerintah harus mendorong investasi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing yang cenderung tidak pasti, bekerja sama dengan negara luar untuk mencari solusi dalam menghadapi resesi global ini dan yang terpenting adalah pengelolaan keuangan negara harus diperkuat dengan meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap perbankan dan pasar modal agar tidak terjadi gejolak ekonomi.  
Sedia payung sebelum hujan. Kerja sama yang baik dari setiap pihak dapat membantu mengurangi dampak dari resesi itu sendiri. Karena setiap kontribusi yang diberikan dari dan oleh kita, hasilnya akan kembali pada kita juga.