APAKAH HARGA KOMODITAS TINGGI, MENJADIKAN TREN SURPLUS DAN NILAI MATA UANG RUPIAH LEBIH STABIL?

"Make your goal more than money. Make it about helping people and creating a better future." - Maxime Lagacé

Pemulihan makro ekonomi dalam dunia global pada tahun 2021 mengalami penurunan dan keberlanjutan. Akan tetapi perkembangan setiap negara itu berbeda-beda sehingga menentukan tinggi atau rendahnya sebuah komoditas. Pada tahun 2021, di tengah pemulihan Indonesia dari masa covid-19, ini membawa pengaruh besar dalam fundamental makro Ekonomi. Perlunya peningkatan siaga untuk menghadapi rancangan ke depan sebab Inflasi terus berkembang naik. Salah satu yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah harga komoditas yang terbilang sangat memungkinkan untuk naik baik dari segi permintaan komsumen ataupun negosiasi yang masih belum pulih. Seiring dengan berjalannya aktivitas, ekonomi global akan terus berputar. Maka dari itu akan terjadi peningkatan permintaan. Namun, tingginya peningkatan produksi sangat sulit mengiringi kemajuan permintaan yang terus menerus melambung tinggi setiap bulannya. Kasus ini menjadikan harga komoditas naik secara drastis. Dari segi positifnya keadaan tersebut mendorong kinerja neraca pemasaran barang Indonesia mengalami Surplus.

Harga komoditas global pada bulan Agustus bergerak variatif; harga minyak mentah turun, beberapa komoditas logam dan mineral juga turun, sementara sebagian harga komoditas pertanian tertahan. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpstian ekonomi yang meningkat sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara. Menghadapi kondisi tersebut, IMF menambah alokasi Special Drawing Rights (SDR) yang diberikan kepada negara anggotanya sesuai dengan proporsi alokasi. Suntikan tersebut meningkatkan cadangan devisa Indonesia pada bulan Agustus hingga 5,4 persen (MtM). Di tengah pemulihan perdagangan internasional, kinerja neraca perdagangan Indonesia juga terus melanjutkan perbaikan ekspor maupun impor hingga terjadi surplus mencapai USD4,7 miliar, jauh lebih tinggi bahkan dibandingkan level prapandemi. Peningkatan impor untuk kebutuhan industri juga terus meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, indeks PMI Indonesia pada bulan Agustus mengalami perbaikan meskipun masih berada di zona kontraksi. Sementara itu, inflasi masih cenderung rendah yang pada bulan ini didorong oleh kenaikan pada biaya pendidikan sejalan dengan tahun ajaran baru.

Kebijakan penanganan yang tepat dan adopsi “new normal” di masa pandemi ditandai dengan  meningkatnya penggunaan transaksi uang elektronik yang telah mendorong aktivitas konsumsi  masyarakat yang sebelumnya tertahan. Level ekspor telah kembali ke level pra-pandemi,  didukung laju pemulihan ekonomi global dan ekspor hasil hilirisasi mineral logam, yang  potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.  Kinerja perekonomian nasional diperkirakan semakin menguat di tahun 2022 dan  diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,8 – 5,5 persen. Penguatan investasi dan ekspor serta  kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama pertumbuhan.  Hal ini tentunya didukung oleh upaya pengendalian pandemi yang menyeluruh, termasuk  dengan akselerasi vaksinasi secara masif. Terlebih di tahun 2022 terdapat peluang transisi  pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi endemi. Selain itu, reformasi struktural juga terus  diimplementasikan secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat fondasi  perekonomian dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4.9 - 5.2%, sedangkan angka inflasi 3.25 - 3.75%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan berada di kisaran Rp15.676 - Rp15.877/USD. Hal itu merupakan hasil proyeksi dan kajian dari Tim Kajian Outlook Ekonomi di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarkat. Hal itu disampaikan antara lain oleh Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pihri Buhaerah saat menjadi narasumber dalam BRIN Insight Every Friday (BRIEF) yang mengangkat tema "Ekonomi Indonesia di Penghujung 2022 dan Isu Resesi 2023", Jumat (30/12). Menurut Pihri, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diprediksi masih akan positif namun dengan sejumlah catatan. 

"Kita mencoba memproyeksikan apa yang akan terjadi berdasarkan data-data yang ada sekarang ini. Secara garis besar, kita melihat perekonomian Indonesia 2023 masih positif. Namun ada beberapa catatan, secara umum yang perlu menjadi perhatian seperti adanya potensi inflasi yang tinggi, resesi di negara maju dan harga minyak. Dari sinyal yang kami tangkap di pasar, secara keseluruhan 2022 ini akan lebih baik dari 2021, kemudian 2023 kemungkinan terjadi perlambatan sehingga akan lebih rendah dari 2022," sebutnya.
Hal ini sebenarnya dipicu terjadinya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas. Meski saat ini sudah memasuki tren menurun, ke depan bisa terjadi kenaikan, tergantung situasi perang Rusia-Ukraina. "Tapi kalau tensinya menurun, mudah-mudahan efek dari G20 bisa menurunkan tensi ketegangan Rusia Ukraina, itu harapan kita. Tapi kalau semakin meningkat kita juga harus sudah siap," jelasnya.

Kenaikan komoditas itulah yang memicu inflasi di negara tujuan ekspor Indonesia, terutama Amerika, China, Jepang, dsb. Kenaikan inflasi ini terjadi karena kenaikan harga energi, baik minyak maupun gas. Adapun penyebab inflasi di negara tujuan ekspor, terutama di Amerika terjadi karena kebijakan fiskal stimulus."Jadi memang fiskal stimulus di Amerika terlalu besar yaitu 10 persen terhadap PDB. Kenapa bisa berlebihan, bisa jadi ada faktor lain misalnya kapasitas produksi dan permintaan yang tidak seimbang. Namun jangan diartikan fiskal stimulus itu jelek," ucapnya.
Secara perekonomian di Amerika, papar Pihri memaparkan sudah mulai membaik, memperlambat perekonomian ada kemungkinan tingkat suku bunga masih meningkat mengikuti data pengangguran dan inflasi di Amerika. Kemudian di China karena basisnya manufaktur, menarik dilihat tahun 2022. Hal ini karena negara-negara Asia terutama China masih positif, namun terjadi pelambatan.

Namun demikian, Pihri menyebutkan terdapat kekhawatiran jika melihat neraca sektoral yang merupakan gabungan antara neraca pemerintah, neraca sektor luar negeri, dan neraca sektor swasta. Menurutnya berdasarkan pengalaman krisis moneter 1997-1998, terdapat kombinasi neraca keuangan pemerintah dalam kondisi surplus (positif). Sementara neraca keuangan swasta negatif ini menyebabkan krisis. Artinya neraca swasta domestik bisa menjadi faktor penting untuk melihat datangnya instabilitas perekonomian karena krisis moneter di Asia salah satunya dipicu oleh defisit neraca swasta domestik.

Jadi dari pemaparan di atas dapat kita akomodir atau kita analisis bahwasanya apakah  dengan harga komitas yang tinggi membuat tren plus dan mata uang rupiah menyeimbangi negara lain, tentu bisa diakrenakan dengan sangat banyaknya kebutuhan serta permintaan konsumen dalam perekonmian menjadikan ini peluang bagi Indonesia untuk mengekspor ke luar negri dan meningkatkan perekonomian Indonesia dengan adanya kondisi tersebut.

Reference :
“Perekonomian Indonesia 2023 Diprediksi Masih Positif”  https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin

“Kerangka Ekonomi makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2023”   
https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/keppkf/file/1653025074_kemppkf2023.pdf

“Perkembangan Ekonomi  Makro Bulanan “ https://www.bappenas.go.id/updateekonomimakroshow/bulan

“Kebijakan Ekonomi dan sektor Strategis Nasional- Repositori DPR RI”
https://repositori.dpr.go.id/221/1/KEBIJAKAN%20EKONOMI%20DNA%20SEKTOR%20STRATEGIS%20NASIONAL.pdf